Pelayanan Publik

0 163

IMG-20170829-WA0007 IMG-20170829-WA0002 IMG-20170829-WA0003 IMG-20170829-WA0005 IMG-20170829-WA0006Gondanglegi- Selasa 29 Agustus 2017 Program Keluarga Harapan ( PKH ) bekerja sama BANK BNI Gondanglegi untuk pencairab Dana PKH setiap bulannya ynag bertempat di aula kantor Desa Gondnaglegi Wetan mulai pukul 09.00 s/d selesai yang dihadiri oleh Kasi Kesos Kecamatan Gondanglegi Bpk. SUTRISNO.

0 150

IMG_20170713_103102IMG-20170713-WA0006IMG-20170713-WA0007

Beredar pemberitahuan di media sosial tentang aktivasi e-KTP yang ada habis masa berlakunya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merasa perlu meluruskan adanya berita tersebut.
“Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah melakukan pencermatan terhadap berita tersebut dan kami pastikan bahwa berita tersebut bukan bersumber dari Kemendagri dan dukcapil dan mengandung banyak kebohongan,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/5/2017)

e-KTP yang ada ‘habis masa berlaku’nya yang dicetak sebelum tahun 2013, tak perlu diaktivasi atau diperpanjang lagi. Mengacu pada Pasal 101 huruf c UU nomor 24 tahun 2013 tentang Adminduk, e-KTP yang diterbitkan sebelum 2013 pun ditetapkan berlaku seumur hidup.

“Sesuai pasal 101 huruf c, UU 24/2013 tentang Adminduk, menegaskan bahwa e-KTP yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup,” kata Tjahyo.

Jadi, meskipun e-KTP sudah melewati masa berlaku, tidak perlu lagi dilakukan aktivasi. Pengambilan data untuk e-KTP dilakukan sekali ketika membuat e-KTP. Pengumuman dan selebaran akan disebar ke seluruh masyarakat.

“Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menyiapkan edaran dan press release untuk disampaikan dan memecah hal ini meluas dan merugikan masyarakat,” tutup Tjahjo.

0 221

IMG-20160913-WA0016 IMG-20160913-WA0017 IMG-20160913-WA0018 IMG-20160913-WA0019 IMG-20160913-WA0020 IMG-20160913-WA0022 (1)

Gondanglegi – Selasa 13 September 2016 Kasi Ekbang Gondanglegi ibu. Sriningtyas melaksanakan Pembinaan kepada Pengurus Perpusatakaan Desa Sukosari untuk mempersipakan masuk 10 Besar tingkat Kabupaten Malangmewakili Kecamatan Gondanglegi.

0 288

Cara-Buat-KTP-Tanpa-Kartu-Keluarga

Sindonews.com – Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang saat ini sedang berlangsung diusulkan bisa berlaku seumur hidup.

Usulan itu mengemuka dalam rapat bersama antara Kemendagri dan Komisi II DPR terkait perkembangan proyek e-KTP. “E-KTP dengan basis data iris dan finger print harus bisa berlaku seumur hidup,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 28 Juni 2012.

Menurut dia, permintaan itu wajar mengingat data yang tersimpan atau terdaftar adalah data yang bisa digunakan dalam waktu panjang. “Kami merespons positif apabila e-KTP ini bisa diberlakukan seumur hidup,” ujarnya.

Meski begitu, dia mengingatkan ada kendala regulasi yang terkait dengan pemberlakuan tersebut sebab ada UU No 23/2006 tentang Administrasi Penduduk Pasal 64 ayat (4) huruf (a) bahwa masa berlakunya KTP hanya lima tahun dan Pasal 63 ayat (5) yang mewajibkan perpanjangan KTP jika sudah berakhir masa berlakunya.

Kecuali yang berumur 60 tahun diberikan KTP seumur hidup sebagaimana Pasal 64 ayat (4). “Jika e-KTP disepakati untuk digunakan seumur hidup, UU No 23/2006 tentang Adminduk harus direvisi,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja menambahkan, e-KTP yang hanya berlaku lima tahun dinilai tidak efisien sehingga perlu ada terobosan agar pemberlakuannya bisa seumur hidup. “Untuk itu, kedepan akan direvisi UU tersebut dan diperlukan keberanian dari Mendagri untuk memberlakukan e-KTP seumur hidup,” tandasnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menambahkan, keuntungan lain yang mencuat jika e-KTP diberlakukan seumur hidup adalah hemat anggaran.

0 427

IMG_20160905_101851 IMG_20160905_101901 IMG_20160905_101904 IMG_20160905_101921 IMG_20160905_101930 IMG_5977 IMG_5976 IMG_5974

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

  1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan  pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) untuk meningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan memiliki prakarsa dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari “dilayani” menjadi “melayani”. Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi peran kecamatan. pada dasarnya kondisi wilayah yang letak geografisnya sulit dijangkau terutama karena berada di daerah terpencil   dan transportasi yang sulit.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, system administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan. Untuk itu, camat melaksanakan kewenangan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sepatutnya meningkatkan semangat dari camat dan aparatur kecamatan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. dalam penyelenggaraan otonomi mengingat posisi strategisnya itu maka camat perlu lebih aktif dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya.

II.KONSEP DASAR PATEN

a. Pengertian Paten

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan.. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan pembayaran (bila ada tarif yang harus dibayar). Pembayaran biaya pelayanan pun dilakukan dan dicatat secara transparan, karena semua tercatat dan dilaporkan. Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pelayanan, besarnya biaya dan waktu untuk memproses pun ada standarnya.

b.Maksud Penyelenggaraan Paten.

PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien di layani melalui kecamatan. Untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat,.Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan menjadi lebih berkualitas, mudah, murah, cepat, dan transparan.

c. Tujuan PATEN

PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Melalui penyelenggaraan PATEN, Lokasi kecamatan jelas lebih dekat relatif mudah di jangkau masyarakat bila dibandingkan dengan (ibukota) kabupaten dan waktu yang diperlukan juga menjadi lebih sedikit.